OKU TIMUR – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru melakukan peninjauan langsung ke Posko Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kantor Camat Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sabtu (10/10/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan seluruh personel, ketersediaan peralatan pemadam, serta efektivitas langkah penanganan Karhutla di wilayah tersebut.
Dalam pengarahannya, Herman Deru mengingatkan agar tren penurunan luas lahan terbakar, jumlah titik kebakaran, maupun titik panas (hotspot) di OKU Timur tidak membuat para petugas dan masyarakat menjadi lengah.
Ia menegaskan bahwa titik api sekecil apa pun tidak boleh dibiarkan, mengingat cuaca kering dan tiupan angin kencang dapat dengan cepat memicu kobaran api meluas hingga sulit dikendalikan. Kebakaran lahan kerap berawal dari kebiasaan warga yang membersihkan kebun dengan cara membakar tanpa memperhitungkan dampaknya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran Satgas untuk memperketat patroli lapangan serta memastikan seluruh peralatan siap siaga. Pemprov Sumsel sendiri terus memperkuat dukungan operasional dan bantuan peralatan guna mempercepat tindakan pemadaman.
Selain penanganan darat, Pemprov Sumsel bekerja sama dengan instansi terkait telah menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 70 kali untuk memicu hujan buatan di area rawan, meskipun pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi atmosfer dan arah angin.
Herman Deru juga menyoroti dampak asap yang sempat mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat di Kota Palembang dan sekitarnya. Menurutnya, kondisi topografi serta pergerakan angin yang lemah membuat asap mudah terperangkap di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, kunci utama untuk menjaga kualitas udara adalah dengan mencegah dan memadamkan kebakaran sejak awal di titik sumber api.
Terkait dengan sektor swasta, Herman Deru menegaskan agar perusahaan pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan menjalankan kewajiban mereka secara penuh. Perusahaan diminta aktif membina Masyarakat Peduli Api (MPA), menyediakan bantuan alat, serta memfasilitasi operasional pencegahan.
Di sisi lain, jika kebakaran tetap terjadi di areal konsesi atau sekitarnya, aparat penegak hukum akan melangkah untuk memeriksa penyebabnya guna mengusut indikasi kesengajaan.
Di tingkat tapak, peran pemerintah desa dinilai sangat krusial dalam membangun kedisiplinan warga. Gubernur menginstruksikan pemerintah desa agar mengimplementasikan Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan Karhutla yang diselaraskan dengan aturan hukum yang berlaku.
Sinergi terpadu antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat luas diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi Sumatera Selatan dari ancaman bencana asap.

Komentar